Macam-Macam Status Legalitas Tanah di Indonesia Untuk Anda Ketahui

Sponsored Links

Informasi macam-macam status legalitas tanah di Indonesia – Setelah berhasil menemukan kavling di posisi yang tepat, Anda perlu untuk membeli tanah tersebut. Saat pertama kali mencari kavling, Anda harus berfokus pada aktivitas, kebutuhan dan anggaran, lain halnya dalam proses pembelian, fokus utama Anda adalah mengenai masalah legalitas.

Macam-macam hak tanah berdasarkan Undang-undang

Indonesia memiliki UU (Undang-undang) yang mengatur mengenai legalitas tanah, yaitu undang-undang no lima tahun 1960 mengenai peraturan dasar pokok tanah. Disebutkan dalam pasal 16 mengenai hak-hak atas tanah terbagi atas:

  • Hak milik
  • Hak guna bangunan
  • Hak guna usaha
  • Hak sewa
  • Hak pakai
  • Hak memungut hasil hutan
  • Hak membuka tanah

Hak diluar itu semua diatur di dalam pasal 53.

Lalu sebenarnya apakah kegunaan dari legalitas tanah ini? Erwin Kallo, pengarang buku panduan hukum bagi penghuni atau pemilik rumah susun mengatakan bahwa dengan adanya proses legalitas tanah maka tuntutan hukum dan permasalahan yang merugikan di lain hari tidak akan ada.

HGB atau sertifikat induk

Anda sebagai calon pembeli harus memperhatikan kredibilitas developer yang memasarkan rumah yang dijual kepada Anda. Sebelum Anda memutuskan membeli rumah tersebut, sebaiknya terlebih dahulu cek lokasi rumah serta aspek legalitasnya. Kepada developer, Anda mintalah copy HGB atau sertifikat induk tanahnya, ini untuk memberikan kepastian dari status kepemilikan tanah, jadi Anda tahu apakah developer Anda adalah pemilik sah dari tanah yang akan dijual dan mau dibangun rumah di atasnya. Biasanya pengembang atau developer berbadan hukum PT, dan diperbolehkan untuk mendapatkan Hak Guna Bangunan tanahnya meskipun rumah yang akan dibangun di atas tanah dengan status hak milik, hak pakai atas tanah negara serta hak pengelolaan dan hak guna bangunan. Namun, Anda mungkin masih awam mengenai ini, bisa mencoba meminta bantuan ke BPN (Badan Pertanahan Nasional), atau minta bantuan notaris yang Anda kenal, sekaligus tanyakan mengenai masalah HGB ini kepadanya.

Sertifikat Hak Milik (SHM)
Sertifikat Hak Milik (SHM)

SIPPT atau Surat Izin Penunjukkan dan Penggunaan Tanah

SIPPT dikeluarkan oleh pemerintah daerah, yaitu walikota/bupati atau gubernur untuk pembangunan rumah susun. Dan calon pembeli yang akan bertransaksi pembelian atau pembayaran uang muka serta biaya booking, disarankan untuk mengecek SIPPT dari developer pengembang rusun tersebut. Untuk melakukan pengecekan, calon pembeli bisa menghubungi bagian dinas tata kota, dari pemerintah kota atau kabupaten, selain itu bisa juga ke pemerintah provinsi.

IMB atau Ijin Mendirikan Bangunan

Tidak terlepas dari tanah yaitu legalitas pendirian bangunan, Anda juga perlu mengetahui mengenai surat ini. Pemerintah daerah setempat yang memiliki fungsi mengendalikan keandalan bangunan memiliki tanggung jawab untuk mengeluarkan atau menerbitkan IMB. Jangka waktu berlaku dari IMB yaitu selama bangunan berdiri serta tidak mengalami perubahan bentuk. Mintalah salinan IMB dari developer perumahan Anda. Salinan IMB dapat menunjukkan kesesuaian antara struktur bangunan dengan peruntukannya. Anda bisa cek apakah peruntukan bangunan sesuai dengan ketentuan teknis atau tidak, dari garis sepadan bangunan, koefisien lantai bangunan, ketinggian bangunan dan koefisien dasar bangunan.

Dengan semakin teliti terhadap masalah legalitas, niscaya Anda akan terbebas dari masalah ke depannya. Semoga informasi mengenai macam-macam status legalitas tanah di Indonesia ini bermanfaat bagi Anda, terima kasih atas waktunya untuk membaca.