Dampak Positif Kementrian Agraria dan Tata Ruang Terhadap Bisnis Perumahan

Sponsored Links

Dampak Positif Kementrian Agraria dan Tata Ruang Terhadap Bisnis Perumahan

Baru saja presiden terpilih Joko Widodo mengumumkan kabinetnya dengan membentuk kementrian dengan judul Kementrian Agraria dan Tata Ruang. Sebuah rencana yang bagus untuk membentuk kebijakan baru terhadap tata ruang dan agraria untuk perumahan di Indonesia. Menurut penulis, ini adalah sebuah keputusan yang tepat mengingat selama ini, belum ada pemerintah yang terbukti serius untuk membuat tata ruang yang bagus untuk membuat suatu kota yang bagus plus dengan perencanaan yang bagus.

Lihat saja, negara-negara maju seperti Belanda yang pernah menjajah kita, walaupun mereka menjajah tetap meninggalkan jejak yang positif untuk urusan tata ruang kota ini. Jadi karena seakan master plann suatu kota sudah terbentuk, akhirnya masyarakat tidak boleh seenaknya membangun perumahan, atau pemukiman yang menyalahi master plann suatu wilayah. Jadi dengan adanya kebijakan ini, dapt dipastikan akan terjadi sebuah sinergi yang cukup bagus terhadap tata kota. Dampaknya akan ada sebuah kota yang betul-betul terartur dan rapi. Tentu kita tidak akan mendengar lagi ada bangunan liar yang dibangun di tempat yang salah. Seluruhnya diatur dengan master plann yang rapi serta tertatur.

desain tata ruang kota
desain tata ruang kota

Dampak positif lagi, ketika di buat tata kota seperti ini akan dengan mudah mengendalikan banjir, karena memang sebuah wilayah sudah di setting sedemikian rupa. Jadi semisal di pinggiran sungai tidak boleh didirikan bangunan, maka dengan konsep tata ruang kota ini, akan di atur sedemikan rupa sehingga ketika sewaktu-waktu ada banjir tidak ada lagi pemukiman yang berdampak menggangu kelancaran aliran sungai ini.

Dampak dari kebijakan Kementrian Agraria dan Tata Ruang ini mengatur sedemikian rupa terhadap pembangunan perumahan. Developer perumahan tidak bisa lagi membangun perumahan sesuai dengan kehendak mereka sendiri, tentunya harus memperhatikan perundang-undangan yang mengatur tata kota ini. Jadi semisal lahan atau wilayah tersebut di planning untuk ruang hijua terbuka, tentunya ketika seorang developer menginginkan untuk di bangun perumahan akan ditolak oleh kebijakan tata ruang ini. Semua diatur demi terciptanya wilayah tata ruang yang cantik dan bagus. Jika kebijakan ini betul-betul bisa dilaksanakan dengan optimal, tentu negeri ini akan menjadi indah karena memiliki tata ruang yang bagus.

Ikatan Ahli Perencana Indonesia yang tergabung dalam lembaga IAP (Ikatan Ahli Perencana Indonesia) yang saat ini dipegang oleh Bernandus Djonoputro menegaskan “ Dengan dibentuknya Kementrian Agraria dan Tata Ruang, berarti menjadikan revolusi kebijakan baru yang perencanaan selama ini berdasarkan discretionary system menjadi regulatory system . Seluruh pengembang idealnya mengikuti dan mematuhi desain tata ruang yang ada” kata Bernandus.

Dia juga menambahkan, bahwa rencana desain tata ruang dilaksanakan dengan kontinyu dan berkesinambungan. Sehingga kementrian yang baru ini tinggal mengendalikan sesuai dengan dasar undang-undang yang sudah dimuat nomor 26/2007.

So, jika Anda berperan sebagai pengembang idelanya segera melakukan penyesuaian dengan aturan dan undang-undang pemerintah yang baru ini. Saatnya kita peduli dengan desain tata ruang yang terbaik untuk negeri tercinta kita.